Narkoba dan Penjara
Opini Muhammad Hatta Staf Dokter Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar

By redaktur 17 Nov 2018, 08:11:47 WITA Artikel/Buletin
Narkoba dan Penjara

Gambar : dr. Muhammad Hatta


Peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) semakin mengkhawatirkan. Pekan lalu, petugas Rutan Klas IA Gunung Sari Makassar menemukan sejumlah paket sabu-sabu, tatkala menggelar razia. Di Jambi, kerusuhan meledak di Lapas Klas IIA Jambi ketika dilakukan razia narkoba mendadak oleh petugas Lapas (FAJAR, 2 Maret 2017). Ini menegaskan pernyataan Kepala Badan Narkotika Nasional bahwa terdapat 72 jaringan pengedar narkotika yang beroperasi dari dalam penjara, dan transaksi barang tersebut telah terjadi di hampir semua Lapas/Rutan se-Indonesia (KBN Antara, 26/2/17).

Isu kelebihan populasi (over capacity) telah menjadi momok kronis yang bergentayangan sejak lama di penjara. Jumlah keseluruhan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang dibina di Lapas/Rutan kurang lebih 204 ribu jiwa, Sementara kapasitas ruangan hingga Desember 2016 hanya berkisar 118 ribu. Dari jumlah tersebut, sekitar 100 ribu orang merupakan WBP kasus narkotika (SDP Ditjenpas, 2017). Angka tersebut juga menunjukkan fakta mengagetkan bahwa saat ini, setengah dari penghuni Lapas/Rutan di negara tercinta ini adalah pecandu dan pengedar narkotika. Apa yang terjadi ?

Pendekatan Kesehatan versus Pendekatan Keamanan
Sesuai Pasal 54 Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial di tempat yang telah ditentukan pemerintah. Diperkuat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04/2010 tentang Kriteria Penempatan Pecandu/Korban Narkotika ke Dalam Tempat Rehabilitasi.

Kedua aturan tersebut menyatakan pemerintah condong mengambil pendekatan kesehatan (rehabilitatif) ketimbang pendekatan keamanan (penahanan/pemenjaraan).

Sayangnya, dua aturan tersebut malah terkesan tumpang tindih dan bertabrakan dengan aturan yang keluar setelahnya. Sebut saja Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99/2012 yang justru mengetatkan proses pemberian remisi bagi Tahanan Kasus Terorisme, Korupsi, dan Narkotika. Kekeliruan mendasar dari PP ini adalah membatasi atau memperketat pemberian pembebasan bersyarat, remisi, dan asimilasi dengan hanya memandang pelaku tindak pidana semata berdasar kasus, tanpa melihat kondisi yang melingkupi serta bobot tindak pidana yang dilakukan. Pasal 34 ayat (1) huruf (a) juga mustahil dilakukan oleh pecandu/korban narkotika, yaitu “bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya".

Padahal seperti yang kita ketahui bersama, tindak pidana yang dilakukan mereka bukan merupakan suatu tindak terencana dan terorganisasi. Di sisi lain, para terpidana narkoba lebih senang masuk penjara (karena masa hukuman yang lebih singkat) ketimbang direhabilitasi yang memakan waktu 3-6 bulan. Penjara juga menjadi "surga" tatkala jatuh sakit dikarenakan narapidana ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sementara pecandu/korban narkotika belum tertanggung JKN (Survei Prevalensi Narkoba Tahun 2015, Puslitdatin BNN). Dua hal inilah yang menjadi penyebab utama melonjaknya jumlah penghuni penjara di negara kita.

Ada beberapa solusi yang dapat ditawarkan pada kondisi ini. Pertama, revisi aturan yang bertentangan dengan UU 35/2009 dan SEMA 2010, utamanya PP 99/2012. Fokusnya adalah PP 99/2012 di atas serta pasal 111 dan 112 UU Narkotika yang sering dipakai jaksa untuk menjatuhkan hukuman. Kedua pasal tersebut memiliki ancaman hukuman relatif berat yaitu 4-12 tahun penjara. Juga perlu dilakukan sosialisasi intensif kepada pemutus pengadilan (hakim) tentang Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2/2012, yang menaikkan batas minimal tindak pidana ringan dari Rp250 menjadi Rp2.500.000. Tujuan utama PERMA ini adalah agar para hakim dapat memutus pecandu narkoba sebagai tindak pidana ringan, dan mengirim mereka ke pusat rehabilitasi sehingga mengurangi "arus" masuk pecandu ke dalam penjara.

Kedua, menggencarkan promosi pusat rehabilitasi sebagai tempat di mana pecandu dapat mengakses terapi medis/sosial dan disediakan secara gratis negara. Selama ini, informasi tersebut tak menemui sasaran dikarenakan proses sosialisasi tak melalui saluran komunikasi yang tepat karena hanya ditayangkan melalui media cetak dan televisi. Padahal para pengguna narkotika umumnya amat jarang bersentuhan dengan perangkat media tersebut.

Dua solusi ini mestinya dibicarakan secara lintas sektoral dengan pihak-pihak terkait sesegera mungkin. Bukan tidak mungkin di masa mendatang, kasus kerusuhan seperti di LP Jambi akan menjalar ke mana-mana. #STOP NARKOBA

 



Write a Facebook Comment

Komentar dari Facebook

View all comments

Write a comment



Time Line INFO BNN


JAJAK PENDAPAT

  • Korban penyalah guna Narkotika Lebih Baik Di Rehabilitasi Daripada Dipenjara, Menurut Anda?
      Sangat Setuju
      Kurang Setuju
      Tidak Setuju

KOMENTAR PENGUNJUNG

  • kata mutiara bahasa inggris

    suksess terus buat BNN ...

    View Article
  • kata mutiara bahasa inggris

    mantap pak, sosialisasinya kuat dan perlu ...

    View Article
  • Bray

    Assalamualaikum wr.wb. Saya ada saudara seorang Pecandu sabu yg sdh ingin bertaubat dan pernah ...

    View Article
  • Andi Pratama

    Apakah Pembuatan SKBN DI BNN DAERAH GRATIS MOHON INFO ...

    View Article

Link Terkait

STATISTIK PENGUNJUNG

  • User Online 2

  • Today Visitor 93

  • Hits hari ini 215

  • Total pengunjung 36463